|
JAYAPURA -
Kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat ( KNPB)
melalui juru bicaranya, Wim. R. Medlama mengungkapkan sesuai jadwal
yang ditetapkan, pelopor khusus PBB Frank La Rue akan mengunjungi Papua,
tanggal 15 hingga 26 Januari 2013. Sesuai rencana kunjungan pelopor
khusus PBB itu akan melakukan kunjungan kerjanya selama 10 hari di
Indonesia.Adapun maksud kedatangan Pelopor khusus PBB itu ke Indonesia sebenarnya sudah dijadwalkan sejak 2012 lalu, namun hal itu tidak dapat dilakukan dan pada 2013 ini kunjungan itu baru akan dilakukan. “ Khususnya mengunjungi Papua, sehubungan dengan isu- isu dan kondisi Papua saat ini bagaimana rakyat di Papua memperjuangkan kemerdekaannya itu seperti apa,” ujar Wim. R. Medlama dalam jumpa persnya di Prima Garden Abepura, Selasa( 15/1).
Wim mengatakan, maksud dan tujuan Frank La Rue datang ke Papua
adalah melihat isu- isu yang berkembang, namun pihaknya sangat kesal
dengan tindakan pemerintah indonesia yang melarang pelopor khusus PBB
Frank La Rue itu datang ke Papua. “ Kami KNPB dan rakyat Papua sangat
kesal sekali dengan kejadian ini, sehingga kami minta kepada pemerintah
indonesia untuk membuka akses agar pelopor khusus PBB yang akan
berkunjung ke Papua dapat melakukan kunjungan tersebut, terutama maksud
kedatangannya untuk melihat kondisi terakhir tahanan politik, Filep
Karma dan beberapa Tapol Napol yang ada di Papua,” katanya.
Lebih lanjut Wim mengatakan, pihaknya dari KNPB menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat, khusunya di Papua, jangan mudah terprovokasi dengan Pilgub yang sedang berjalan ini karena KNPB melihat Pilgub rawan konflik berangkat dari pengalaman pilgub dari beberapa daerah di Papua seperti Tolikara, Sorong, Puncak Ilaga yang sempat terjadi bentrokan karena ada kepentingan orang tertentu, sementara rakyat yang tidak tahu menahu yang turut jadi korban.
Wim Medlama menilai, pilgub yang digelar adalah kepentingan segelintir orang, kepentingan elit elite tertentu Papua. “Untuk itu kami himbau kepada semua rakyat Papua untuk tenangkan diri, untuk kemudian kami bisa melihat kondisi ini,” ucapnya.
Kami juga menghimbau beberapa poin penting, bahwa rakyat Papua, pemerintah Indonesia yang melakukan aktifitas di atas tanah ini sejak pepera tahun 1969 itu, belum sah rakyat Papua itu dalam masuk dalam bingkai NKRI atau mau merdeka sendiri , inikan belum ada tanda jelas, jadi tanah ini adalah tanah yang bermasalah. “Maka kami beriketegasan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah yang mengendalikan pemerintahan yang mengendalikan roda pemerintahan di daerah ini untuk tidak memprovokasi rakyat, biarkan rakyat menentukan nasibnya sendiri karena tidak bisa kita libatkan kepentingan mereka untuk menghambur hamburkan uang, karena ideologi papua itu tidak bisa dibeli dengan uang sehinga pilgub yang sedang berjalan ini, kemudian kami meminta kepada kandidat jangan membawa kepentingan elit elit untuk melakukan konflik diantara kandidat satu dengan lainnya,”katanya.
Tambahnya, “ Sekali lagi kami himbau kepada rakyat Papua untuk tenang dan kami juga meminta kepada pemerintah pusat bahwa tanah Papua ini tanah yang bermasalah, oleh sebab itu kami meminta untuk meninjau keberadaan tanah Papua,” ujar Medlama. (Ven/don/l03)
Lebih lanjut Wim mengatakan, pihaknya dari KNPB menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat, khusunya di Papua, jangan mudah terprovokasi dengan Pilgub yang sedang berjalan ini karena KNPB melihat Pilgub rawan konflik berangkat dari pengalaman pilgub dari beberapa daerah di Papua seperti Tolikara, Sorong, Puncak Ilaga yang sempat terjadi bentrokan karena ada kepentingan orang tertentu, sementara rakyat yang tidak tahu menahu yang turut jadi korban.
Wim Medlama menilai, pilgub yang digelar adalah kepentingan segelintir orang, kepentingan elit elite tertentu Papua. “Untuk itu kami himbau kepada semua rakyat Papua untuk tenangkan diri, untuk kemudian kami bisa melihat kondisi ini,” ucapnya.
Kami juga menghimbau beberapa poin penting, bahwa rakyat Papua, pemerintah Indonesia yang melakukan aktifitas di atas tanah ini sejak pepera tahun 1969 itu, belum sah rakyat Papua itu dalam masuk dalam bingkai NKRI atau mau merdeka sendiri , inikan belum ada tanda jelas, jadi tanah ini adalah tanah yang bermasalah. “Maka kami beriketegasan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah yang mengendalikan pemerintahan yang mengendalikan roda pemerintahan di daerah ini untuk tidak memprovokasi rakyat, biarkan rakyat menentukan nasibnya sendiri karena tidak bisa kita libatkan kepentingan mereka untuk menghambur hamburkan uang, karena ideologi papua itu tidak bisa dibeli dengan uang sehinga pilgub yang sedang berjalan ini, kemudian kami meminta kepada kandidat jangan membawa kepentingan elit elit untuk melakukan konflik diantara kandidat satu dengan lainnya,”katanya.
Tambahnya, “ Sekali lagi kami himbau kepada rakyat Papua untuk tenang dan kami juga meminta kepada pemerintah pusat bahwa tanah Papua ini tanah yang bermasalah, oleh sebab itu kami meminta untuk meninjau keberadaan tanah Papua,” ujar Medlama. (Ven/don/l03)
SEMENTARA
itu, meski pihak kepolisian belum bisa memastikan siapa pelaku
penembakan yang terjadi di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis
(10/1), namun dari kelompok TPN-OPM mengklaim itu sebagai aksi mereka.
Penembakan yang menewaskan H. Hadis Nito dan melukai Praka Hasan
tersebut dilakukan sebagai balasan dari penghinaan yang menurut OPM
dilontarkan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo.